Berita Pantura Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
Penulis : Teguh Pati Ajidarma*
Banten, Lebak – Musyawarah Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau yang sering kita dengar Musda KNPI adalah forum tertinggi dalam musyawarah KNPI. Tidak lain dan tidak bukan untuk menumpahkan pemikiran, konsep, ide hingga gagasan untuk kemajuan dan porgresifitas di sektor kepemudaan. Disisi lain, ada hal yang tidak kalah penting menarik dalam pagelaran Musda KNPI ini, yaitu pemilihan ketua.
Dalam pemilihan ketua DPD KNPI ini akan sangat berimplikasi kepada gaya atau seni dalam berpolitik. Sehingga, tidak jarang kita semua melupakan hal substansialnya yang berdampak menggeser ide, konsep dan gagasan demi kemajuan kelompok pemuda.
Sebentar lagi KNPI Kabupaten Lebak akan menggelar Musda. Lebih menariknya lagi, Musda KNPI ini disepakati untuk digelar bersama demi memutus mata rantai dualisme antar kelompok, yakni kubu Samsu Rizal dan Taufik. Dalam momentum ini seharusnya menjadi kesempatan bersama untuk melakukan rekonsiliasi di lintas pemuda, untuk mengingat kembali betapa pentingnya kesatuan dan kebersamaan dalam berbangsa juga bernegara.
Dalam perjalanannya banyak sekali dinamika yang di hadapi oleh Panitia Musda ini. Sehingga tidak sedikit terjadi hal-hal yang memalukan. Seperti pembatasan usia, uang partisipasi, kelengkapan data Organisasi Kepemudaan (OKP), penetapan pembatasan calon dan mungkin masih banyak lagi. Anehnya, tidak ada kontrol sekalipun dari Pemerintah setempat untuk menengahi perdebatan ini. Bahkan Musda KNPI ini cenderung dibiarkan begitu saja.
Selain itu, ada berdebatan yang hebat mengenai Musda KNPI Lebak ini. Kehebatan tersebut mulai dari meletusnya pro-kontra mengenai ditunda atau dilanjutkannya Musda. Mengingat kebijakan Pusat tentang PPKM atau apapun itu namanya, sehingga ada beberapa kelompok pemuda yang menyarankan untuk ditunda.
Bagi saya, persoalan itu hanya hiasan saja dalam dinamika politik di Musda KNPI. Seharusnya, yang lebih penting untuk kita soroti bersama adalah langkah pengambilan keputusan mengenai penetapan peserta Musda yang memiliki hak suara penuh untuk memilih ketua DPD KNPI Lebak yang baru. Hal ini hilang dari sorotan dan pembahasan para pemuda di Lebak.
Bagaimana bisa dan mungkin untuk menjadi peserta penuh dalam Musda hanya melampirkan SK terbaru? Tanpa ada syarat-syarat administrasi negara yang harus ditempuh. Seperti melampirkan NPWP organisasi, Akta Notaris Organisasi, itu penting untuk mempertegas keberadaan dan eksistensi organisasi tersebut biar tidak terkesan politik praktis.
Kalau hanya melampirkan SK sangat mudah. Tinggal membuat di laptop kemudian print lalu tanda tangan dan stempel. Hanya menghabiskan sekitaran 100 ribu rupiah saja, itu pun sudah termasuk pembuatan stempel di toko dekat jembatan dua Rangkasbitung. Sangat murah bukan untuk mempunyai hak suara di MUSDA ini?
Artinya begini, SK yang di lampirkan kepada panitia Musda itu saja tidak cukup. Harus ada beberapa data yang terverifikasi bahwa organisasi ini memang betul ada dan nyata. Bahkan bisa memberikan kontribusi yang jelas terhadap Negara.
Saya berharap, Badan Kesbangpol Kabupaten Lebak bisa bijak menghadapi ini. Harus berhati-hati dan jangan mengambil keputusan tanpa di verifikasi. Jangan sampai ada gelombang massa yang merasa terdiskriminasi berduyun-duyun mendatangi Kantor Kesbangpol.
Terakhir, saya sebagai pemuda biasa hanya ingin menyampaikan bahwa Pemuda lebih berdaya dengan ada atau tidak adanya KNPI. Organisasi KNPI hanya instrumen dan jalan untuk mengembangkan Sumber Daya Pemuda (SDP).
*Penulis Merupakan Aktivis Pemuda Kabupaten Lebak.
