Jakarta – Pemerintah diminta dapat menerapkan PPKM Darurat secara maksimal untuk menekan penularan virus COVID-19. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin.
Ia menyarankan Bandara atau penerbangan internasional ditutup selama PPKM Darurat.
Menurut dia, tindakan penutupan dilakukan sebagai bentuk pencegahan masuknya virus COVID-19 yang bermutasi menjadi beberapa varian.
“Yang ketiga terkait PPKM Darurat ya, untuk pencegahan perlunya Penutupan Bandara Internasional ya untuk WNA dan TKA Pada masa pandemi ini,” kata Alifudin, saat rapat kerja bersama dengan Menteri Kesehatan, Selasa (13/7/2021).
Menurutnya, dalam pelaksanaan PPKM Darurat sangat dibutuhkan ketegasan dari Pemerintah. Jangan sampai masuknya warga negara lain justru memperparah penularan virus COVID-19 di Indonesia.
“Salah satu langkah (pencegahan) ya karena kalau tidak ada penegasan, ada aturan dalam hal tenaga kerja strategi gitu, tapi dalam kondisi darurat ini karena kita sedang menghadapi kasus COVID-19, coba ya ditutup,” katanya.
Alifudin juga meminta Pemerintah memperhatikan para pekerja harian yang mengungkapkan kebijakan PPKM Darurat ini. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat tidak bisa bekerja karena terkena PPKMD Darurat.
“Karena ada pengetatan, maka perlu ada skema bantuan warga untuk terkena dampak akibat PPKM darurat, pekerja harian yang pendapatannya dari hari kerja, hari ini kerja untuk makan, pekerja musiman, buruh tani, buruh pabrik, yang terkena dampak, warga yang tidak mampu yang harus diisolasi mandiri pedagang kecil dan lain-lain ini perlu,” kata Alifudin
Dia juga menambahkan, “Khususnya Kementerian Kesehatan bisa memfokuskan kembali anggaran misalnya bantuan untuk vitamin dan Badan POM bisa memaksimalkan CSR-nya jika memang ada kerja sama dengan Mitra Badan POM untuk membantu yang terkena dampak ini,” ujarnya. (viv/ahr)
