Jateng, Pati – Pada masa pandemi COVID-19 terjadi kekhawatiran atas ketidaktepatan pola pembelajaran yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan lost generation atau kehilangan generasi, hal tersebut turut diminta menjadi perhatian dari pemerintah.
Muh Zen ADV anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah (Jateng) mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan hak dasar untuk anak yaitu pendidikan. Menurut Zen, pemerintah diharuskan mengambil kebijakan sector pendidikan yang tepat dan aman.
Pembelajaran yang telah dilaksanakan lebih dari setahun lalu perlu dievaluasi dengan serius agar terdapat perbaikan kebijakan, juga untuk memperjelas arah pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Zen dalam acara Ngobrol Santai (Ngobras) Guru PGSI dalam forum virtual, Jumat (9/7) malam yang bertemakan “Persiapan Pembelajaran di Era Pandemi” dan diikuti 35 ketua Pimpinan Daerah (PD) PGSI kabupaten/kota se-Jateng.
“Selaku ketua Pimpinan Wilayah (PW) PGSI sekaligus anggota DPRD Komisi E Bidang Pendidikan, saya mengharapkan pengambil kebijakan memastikan hak dasar pendidikan siswa tidak terabaikan atau bahkan hilang. Jadi, jangan hanya karena alasan pandemi Covid-19, hak itu hilang,” ujarnya.
Oleh karena itu, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayan (Kemendikbud) dan Kementrian Agama (Kemenag) harus berkolaborasi dan memastikan pemerintah memberikan pendidikan berkualitas, baik, dan layak kepada siswa.
Pelayanan tersebeut tanpa terkecuali, baik tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, hingga menengah.
“Merekalah generasi penerus bangsa, jangan sampai berubah menjadi lost generation,” kata politisi PKB tersebut.
Sejalan dengan hal itu, Zen juga menyebutkan guru juga harus siap dalam kondisi apapun untuk mentransfer ilmu dan akhlak kepada siswa.
Mengingat, sekolah bukan hanya melakasanakan pembelajaran melainkan lebih dari itu. Sementara itu dalam sesi diskusi Ketua PD PGSI Semarang Kiai Isro’i menawarkan terobosan blanded learning. Itu merupakan perpaduan metode daring dan luring. (Irf)
