Larangan Merusak Mangrove

Merusak Mangrove Diancam 10 Tahun Penjara

Jateng, Pati – Dalam sebuah ekosistem pantai, hutan mangrove memiliki peranan penting dalam menanggulangi terkikisnya pinggiran pantai dari terjangan ombak laut. Selain untuk pantai itu sendiri, hutan mangrove juga mempunya fungsi penting dalam sosial ekonomi masyarakat pesisir, termasuk perlindungan dari ancaman bencana. Oelh karena itu, merusaknya bisa mendapat ancaman hokum yang berat.

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),” begitu bunyi tulisan di sejumlah papan informasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati yang dipasang di pesisir masuk Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Pidana tersebut berlaku bagi siapapun yang mengunjungi kemudian menebang, merusak mangrove dan membuka tambak baru di kawasan lindung pesisir.

Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pasal 73 ayat (1) huruf b yang berbunyi: “setiap orang dilarang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan pemukiman, dan / atau kegiatan lain.”

Menurut salah satu nelayana rajungan Desa Keboromo, Fuad, mengatakan bahwa hutan mangrove di wilayahnya juga berfungsi sebagai tempat berkembang biak rajungan, dan beberapa jenis ikan.

Oleh  karena itu, sejumlah nelayan rajungan berharap aturan yang tertulis di papan tersebut tidak hanya menjadi pajangan semata, namun penegakannya dilakukan dengan sungguh-sungguh.

“Semoga tidak hanya berhenti di plang saja, namun dilaksanakan pemantauan di lapangan dan penegakan aturan bagi siapapun yang melanggar,” harap Fuad. (Irf/ahr)

BACA JUGA  Masyarakat Apresiasi Kinerja Satlantas Polres Pati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *