Berita Pantura Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
Jateng, Grobogan– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memverivikasi kembali data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kementrian Sosial (Kemensos). Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah mengatakan, verifikasi tersebut dibutuhkan untuk memperbaiki data KPM penerima bansos. Baik Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
Ganjar menegaskan, hal tersebut dilakukan agar memastikan bansos dari pemerintah tepat sasaran. Hal ini ditegaskan Guberur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat meninjau penyaluran BST kepada KPM yang berhak, di Desa Pulokulon, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Selasa (3/8).
Ganjar mengaku masih menerima laporan semrawutnya data penerima manfaat di wilayah Jateng. Sebelumnya, data bermasalah ditemukan di Klaten, kemudian ditemukan juga di Grobogan berdasarkan laporan kepala desa.
“Ternyata, permasalahan data penerima manfaat BST yang tidak sesuai –seperti yang dilaporkan salah satu kepala desa (kades) di Kecamatan Manisrenggo, juga saya temukan sendiri di Kabupaten Grobogan ini,” tutur Ganjar, Selasa (3/8).
Gubernur Jateng mengatakan, pihaknya sudah menduga persoalan data penerima manfaat bantauan Pemerintah Pusat akan ditemukan di lapangan. “Sudah pasti, makanya kenapa saya datang langsung untuk melakukan pengecekan, agar tahu kondisinya. Kemarin kades-kades sudah banyak memberikan masukan, maka kita akan mengupayakan agar ada perbaikan,” jelasnya.
Selanjutnya, Gubernur sudah mengirimkan surat langsung kepada Mentri Sosial terkait hal tersebut. Pada intinya, Pemprov Jateng meminta data siapa saja yang mendapat bantuan di Jateng yang kemudian akan di verifikasi.
Saat melihat data KPM-BST di Desa Pulokulon, Grobogan, Ganjar menemukan ada salah satu perangkat desa yang mendapatkan BST. Setelah diklarifikasi, perangkat desa tersebut mengaku tidak mengambil bantuan tersebut.
Bahkan saat dikonfirmasi dari Kades Pulokulon, pihak Desa tidak merasa memasukkan nama salah satu perangkatnya ke daftar penerima manfaat. Karena data tersebut merupakan data KPM-BST dari pemerintah pusat.
Selain itu, Gubernur juga menerima laporan langsung dari kades Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Moch Pujiyanto, terkait enam warganya yang mendapat bantuan dobel serta nama perangkat desa yang masuk daftar penerima manfaat.
Ditemukan juga salah satu nama penerima manfaat yang tercatat merupakan karyawan yang masih menerima gaji tetap sesuai dengan UMK setempat. “Data KPM seperti ini yang mesti kita koreksi lagi,” katanya.
Di lain pihak, Kades panunggalan, Pujiyanto juga mengaku data KPM tersebut berdasarkan data dari Kemensos. “Kita tidak tahu apakah hal itu merupakan kesalahan data, salah tulis atau kesalah dalam pembaruan data,” tegasnya.
Kepada Gubernur, Pujiyanto pun siap memperbaiki dan melakukan verifikasi data penerima manfaat tersebut. Ia mengaku tidak pernah menerima instruksi untuk memperbaiki data di tingkat desa. (Irf)
