Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak konsisten setelah dikabarkan menawari sejumlah pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan untuk disalurkan ke BUMN. Namun, tawaran jadi pegawai BUMN ini tak cuma-cuma. Syaratnya, pegawai tak lulus TWK KPK ini mesti menandatangani surat pengunduran diri.
Sebagaimana yang tertulis di artikel asumsi.co, ada dua pejabat KPK yang disebut menawari tawaran tersebut, yakni Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan dan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa. Tawaran itu disampaikan secara pribadi dari satu pegawai ke pegawai lainnya.
Terkait hal ini, pegawai KPK non-aktif Sujanarko membenarkan hal itu. Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK itu menyebut ada sejumlah pegawai nonaktif yang dihubungi. Namun ia menyebut tidak semua pegawai non-aktif dihubungi oleh KPK.
“Infonya seperti itu dan diminta surat kesediaan mengundurkan diri. Biasa bergerilya, siapa yang mau,” kata Sujanarko, Selasa (14/9/2021). Dilansir dari asumsi.co.
Menurut dia, tidak ada yang melarang pegawai KPK nonaktif mengambil tawaran tersebut. Tercatat ada 57 pegawai KPK non-aktif imbas dari TWK yang terdiri dari berbagai macam latar belakang termasuk pramusaji dan satpam. Namun, kalau dilihat dari sisi KPK yang menawari, hal ini adalah masalah.
“Kalau ada yang ambil peluang ini kita persilakan, tetapi dari sisi kelembagaan KPK ini seperti langkah yang tidak konsisten,” ujarnya.
Menurut dia, pimpinan KPK sedari awal sudah tegas bilang kalau 57 pegawai KPK tak lulus TWK yang semula 75 ini adalah orang yang tak bisa lagi dibina. Sehingga menjadi aneh ketika ditawari untuk disalurkan ke perusahaan pemerintah.
“Bisa juga ini jebakan batman. Kalau jadi sengketa perdata, seakan-akan banyak pegawai yang sukarela mengundurkan diri,” ucap Sujanarko.
Komentar juga datang dari Novel Baswedan lewat keterangan tertulis. Ia menyebut tawaran itu adalah penghinaan untuk insan KPK. Menurutnya Novel, yang dinonaktifkan berada di KPK bukan cuma sekadar mencari kerja, tapi punya semangat memberantas tindak pidana korupsi.
“Hal ini semakin menggambarkan adanya kekuatan besar yang ingin menguasai KPK untuk suatu kepentingan yang bukan kepentingan memberantas korupsi,” ujar Novel.
Tanggapan pimpinan
Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK menyebut kalau pihaknya tidak meminta pegawai KPK nonaktif untuk mengundurkan diri. Kemudian terkait tawaran disalurkan ke BUMN, ia menilai hal itu mungkin saja terjadi, karena ada pegawai yang tak lulus TWK minta diperhatikan.
“Mereka yang TMS (tidak memenuhi syarat) kan ada macam-macam levelnya, ada yang melawan, kemudian ada yang meminta tolong. Mungkin ada yang minta tolong begitu, mereka mungkin inisiasi di antara mereka sendiri, itu mungkin,” ucapnya.
(ahr)
