Berita Pantura Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
Jakarta – Demi menciptakan data akuntabel, Polri menggandeng Dirjen P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) Kemenkes RI untuk pemantauan jumlah vaksinasi Covid-19 dalam rangka Hari Bayangkara ke 75. Hingga saat ini dalam pengitungan lembaga itu setidaknya sudah 1.285.353 orang telah menjalani vaksinasi.
Tak hanya itu, Polri juga melibatkan Komite Penanganan Covid- 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC- PEN) dalam pengitungan vaksinasi.
Dari Dashboard itu tercatat sudah 1.301.663 melakukan vaksinasi.
Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo berusaha terus mempertahankan tren satu juta vaksin sehari. Ia telah disiapkan sejumlah strategi. Diantaranya adalah, setiap provinsi menyiapkan minimal tiga sentra vaksinasi di Provinsi, Bidokkes, RS Bhayangkara dan Mapolda. Untuk provinsi percepatan 5 sentra vaksin.
“Setiap Polres menyiapkan minimal 2 sentra vaksinasi, Polres di pulau Jawa, Polresta-Polrestabes minimal 3 sentra vaksin,” ujar mantan Kapolda Banten tersebut beberapa waktu lalu.
Kemudian, kata Sigit, perlu adanya pengamanan dan percepatan distribusi vaksin dari biofarma ke kab/kota selanjutnya, kota untuk kegiatan vaksinasi. Selanjutnya, mobilisasi masyarakat atau peserta oleh Ditbinmas dan Bhabinkamtibmas Polsek dan Polres. Mengantisipasi hoaks atas KIPI atau kehalalan vaksin, terutama astrazeneca.
“Membentuk 12 rayonisasi vaksinator yang disiapkan Polri sebagai tenaga vaksinator tambahan dalam rangka pendampingan kegiatan vaksinasi nasional sebanyak 1.600 personel,” ucap Sigit.
Tak hanya itu, kata Sigit, nantinya akan disiapkan Tim Revaco atau Resimen Vaksinator Covid-19 untuk mengisi kegiatan vaksin di sentra yang kekurangan vaksinator seperti Kepri, Riau, Jabar,Jateng, Jatim.
Dalam proses vaksinasi, Sigit bakal meminta jajaran untuk melakukan pemantauan kepada masyarakat agar tetap disiplin protokol kesehatan (prokes) 5M. Menurut Sigit, semua upaya yang dilakukan oleh Polri adalah berdasarkan asas Salus Populi Supreme Lex Esto atau keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. (AR)
